Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, dampak dari kekeringan yang terjadi adalah sulitnya masyarakat mendapatkan akses air bersih.
Curah hujan rendah bulan September tercatat di Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, dan sebagian Pulau Sulawesi yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemda dan pemerintah pusat harus berkoordinasi menyediakan layanan air bersih.
"Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah membantu lewat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sementara pengkordinasian pembagian airnya dengan menentukan daerah dan kelompok masyarakat mana yang perlu mendapat prioritas air bersih, dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah ," kata Hermanto dalam keterangannya. Minggu (19/10/2014).
Itu merupakan upoaya jangka pendek untuk mengatasi kekeringan. Jangka panjangnya, lanjut Hermanto, adalah dengan membangun tempat penampungan air yang besar, seperti waduk dan embung. Waduk dan embung juga selain untuk memperkuat sistem ketahanan pangan, juga untuk ketahanan energi.
“Masyarakat dan semua aparat pemerintah harus mendukung programnya Pak Jokowi, yang akan membangun puluhan waduk dan ratusan embung di seluruh Indonesia. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek dengan membangun waduk di Ciawi tapi juga di berbagai daerah yang sering mengalami kesulitan air," tambahnya.
Dia mengatakan, untuk mengatasi kekeringan, waduk dapat dibangun dengan kapsitas tampungan sekitar 10 sampai 25 jutaan meter kubik air. Waduk tersebut dapat dibangun dengan menggunakan dana sebesar Rp 500 miliar hingga Rp 900 miliar.
Ditambahkan Hermanto Dardak, saat ini terdapat sekitar 7,2 juta hektar lahan pertanian. Namun baru 800 ribu hektar sawah yang airnya dijamin dari waduk. Sisanya sawah tersebut dari sungai dan hujan. Sementara debit air sungai di musim kemarau sangat kecil. Dengan terus dibangunnya waduk, maka jumlah lahan pertanian yang mendapat jaminan air dari waduk akan bertambah.
“Selama ini kesulitan utama untuk membangun waduk adalah di pembebasan lahan. Mudah-mudahan permasalahan pembebasan lahan tersebut akan dapat diatasi dengan adanya Undang-undang No 2/2012 tentang tanah. Karena itu pemerintah daerah perlu mendukung program pemerintahan Jokowi yang akan membangun waduk lebih banyak lagi untuk menegakan ketahanan pangan sekaligus ketahanan air dan energi," katanya.
(zul/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
