Deputi Pengendalian Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Muliawan mengatakan, cadangan minyak nasional sulit bertambah, karena eksplorasi minyak sangat minim.
"Kalau pengeboran sumur eksisting dan pengembangan masih sesuai target kita, tapi yang eksplorasi atau pencarian cadangan baru yang sangat minim," ujar Muliawan ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Muliawan mengungkapkan, minimnya eksplorasi minyak dan gas bumi untuk mendapatkan cadangan migas baru sulit, karena banyak hal.
"Banyak hal yang menghambat, terutama banyak perusahaan migas kita yang sudah komitmen investasi pengeboran ternyata mengalami kesulitan finansial, sehingga tidak bisa mengebor," ujarnya.
"Ada lagi yang terkendala karena harus mengurus ratusan perizinan dan merepotkan mereka," tambahnya.
Yang lebih membebani perusahaan migas (Kontraktor Kontrak Kerjasama/KKKS) kata Muliawan, adalah peraturan pajak PBB yang diterapkan dieksplorasi migas.
"Mereka dapat wilayah kerja, seluruh wilayah tersebut harus bayar PBB, sementara yang dibor oleh mereka hanya kecil saja, itu berlaku baik di darat maupun di laut, itu yang berat. Bahkan biaya bayar PBB tersebut lebih mahal daripada biaya pengeboran sumur mereka. Jadi misalnya biaya ngebor satu sumur US$ 15 juta bayar PBB-nya US$ 20 juta, padahal itu belum dapat minyak atau gas sudah harus bayar dulu, ini yang membuat KKKS kita jadi malas ngebor," tutupnya.
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
