Dahlan mengatakan, bandara Halim selama ini dimiliki oleh TNI Angkatan Udara, dan pengelolaan bandara sipilnya dilakukan oleh PT Angkasa Pura (AP) II. Selama ini, AP II sudah berinvestasi besar di sana. Sehingga tidak bisa diusir begitu saja dari bandara tersebut,
"Begini, apapun milik TNI AU, saya tidak bisa mencampuri. Tetapi AP II sudah terlanjur berinvestasi di sana, dalam etika bisnis kan tidak bisa katakanlah diusir begitu saja karena dulu AP II berinvestasi di sana karena sudah ada pembicaraan," tutur Dahlan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Mantan Direktur Utama PLN Ini mengatakan, dirinya tidak tahu bagaimana proses sehingga pengelolaan Bandara Halim akhirnya diserahkan kepada ATS. "Saya tidak tahu prosesnya terbuka atau tidak, kalau prosesnya terbuka, itu bisa kan ikut tender," jelas Dahlan.
Dia meminta AP II untuk berjuang agar semua yang telah diinvestasikan di Bandara Halim tidak hilang begitu saja.
"Namun apapun itu milik TNI AU, bukan miliknya BUMN, dan sudah ada keputusan dari pengadilan," jelas Dahlan.
(dnl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
