"Kita percayakan kepada pemerintah dan TNI, karena Halim berbeda dengan landasan udara yang lain. Apapun yang menjadi keputusan TNI AU dan Lion kita yakin ini untuk kepentingan nasional, yang diutamakan adalah kepentingan nasional pertahanan nasional, kemudian pengelolaan BUMN sebagai lembaga negara," kata Ketua INACA Arief Wibowo di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Arief mengaku tak bisa berkomentar banyak soal permasalahan. Ia beralasan Bandara Halim Perdanakusuma di bawah penguasaan utama oleh TNI AU. Namun menurutnya sebuah proses akuisisi pengelolaan bandara dari AP II sebagai BUMN, bukan hal yang sembarangan.
"Kita kembalikan kepada pemerintah dan TNI AU, karena tak sembarangan untuk diakuisisi oleh satu pihak. Untuk pemerintahan yang baru kita harapkan memberikan dampak positif buat semua pihak," katanya.
Pihak Lion Group berencana melakukan pengembangan area terminal, kelengkapan bandara, runway, hingga pembangunan monorel khusus bandara. Untuk rencana pengembangan tersebut, Lion Air menyiapkan dana Rp 5 triliun.
Pihak Lion Group mengklaim rencana bisnis tersebut diambil karena merujuk pada kerjasama antara Lion Group dengan Induk Koperasi Angkatan udara (Inkopau) yang terjadi pada 2004.
Kemudian perjanjiannya baru berlaku efektif sejak 2006 dengan masa konsesi 25 tahun. Lion Air telah mengantongi izin legal. Meski demikian, pihak Lion Air enggan menunjukkan dokumen perjanjian yang dibuat tahun 2006 tersebut.
"Mohon maaf itu tidak bisa untuk dipublikasikan," kata Direktur Umum Lion Group Edward Sirait.
(hen/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
