Faisal Basri, pengamat ekonomi Universitas Indonesia, menyebutkan awalnya investor ragu dengan kondisi politik yang tidak menguntungkan Jokowi-JK itu. Dominasi Koalisi Merah Putih semakin nyata kala pengesahan UU MD3, UU Pilkada, serta pemilihan ketua DPR dan MPR.
"Saya beberapa waktu lalu saya didatangi dua investor dari Singapura. Mereka bertanya bagaimana Jokowi-JK bisa menjalankan pemerintahan dengan baik kalau kekuatan politik di DPR hanya 37%?" kata Faisal di acara Publikasi Riset & Diskusi Ekspektasi Pebisnis terhadap Pemerintahan Baru di Gedung WTC Sudirman, Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Namun, Faisal menegaskan investor tidak perlu cemas. Sebab, dia memperkirakan tidak lama lagi situasi akan berubah.
"Memang sekarang masih 37%, tapi tidak lama lagi jadi 53%. Itu dari masuknya Partai Golkar. Saya yakin, paling lama Januari 2015 Golkar sudah merapat, karena tidak mungkin Golkar lepas dari kekuasaan. Tidak ada dalam kamus mereka," tegas Faisal.
Menurut Faisal, Golkar tidak bisa lepas dari pemerintahan karena bisnis petinggi-petingginya bisa terancam jika tidak berada di lingkaran kekuasaan.
"Banyak bisnis mereka yang dapat konsesi, pajaknya nunggak, dan banyak lagi. Kalau bisnis petinggi-petinggi Golkar ini hancur, siapa yang biayai partainya?" jelas Faisal.
Selain perubahan peta politik, Faisal juga menyatakan bagaimanapun berinvestasi di Indonesia masih sangat menguntungkan. Indonesia memiliki pasar dalam negeri yang besar dengan pertumbuhan kelas menengah cukup tinggi.
"Itu yang dibilang orang autopilot. Seperti industri manufaktur, ritel, jalan tol, itu tetap akan tumbuh karena pasarnya kuat di Indonesia dan minim pesaing. Setelah mendengar penjelasan saya, mereka (investor) bilang ternyata tidak ada masalah," tuturnya.
(rrd/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
