Ekonom DBS Bank Gundy Cahyadi menilai persoalan pertama yang harus diselesaikan Jokowi adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi BBM yang pada 2015 nilainya hampir mencapai Rp 300 triliun tentunya akan lebih bermanfaat jika dialihkan ke sektor-sektor produktif seperti pembangunan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
"Tentang wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, semua analis atau lembaga riset tahu kalau subsidi BBM nggak efisien," tegas Gundy dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2014).
Selain subsidi BBM, lanjut Gundy, Jokowi juga harus menggenjot industri manufaktur dalam negeri agar bisa bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
"Kita harus re-energize manufacturing, karena kita terlambat di Asia. Potensi Indonesia besar di MEA, tapi apakah kita bisa bersaing?" katanya.
Kemudian, tambah Gundy, Jokowi juga dituntut menyelesaikan masalah pembangunan infrastruktur. Menurutnya, infrastruktur di Indonesia sangat terlambat dan bisa menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya.
"Ini sudah sangat populer di media, kita harus tingkatkan infrastruktur. Kita terlambat 20 tahun terakhir. Ini buat investor jengkel," tegas Gundy, yang bekerja di bank terbesar se-ASEAN.
Terakhir, menurut Gundy, adalah persoalan defisit transaksi berjalan atau current account deficit. Indonesia hampir 3 tahun terakhir mengalami defisit transaksi berjalan hingga 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit transaksi berjalan artinya dana yang masuk lebih sedikit dibandingkan yang keluar, sehingga imbasnya adalah pelemahan nilai tukar rupiah.
"Faktor utama pelemahan rupiah bukan The Fed, itu karena defisit transaksi berjalan. Kalau itu surplus, maka rupiah terapresiasi," kata Gundy.
(feb/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
