"TKI di Korsel ini berbeda profilnya dengan TKI yang ada di Kuala Lumpur, sehingga potensi untuk dibina itu mungkin lebih interesting," kata Direktur BRI, Sulaiman Arif Arianto dalam kunjungannya ke Kedutaan Besar RI untuk Korea Selatan, Seoul, Kamis (21/3/2013).
Perbedaan yang dimaksud Sulaiman adalah bahwa TKI di Korsel umumnya adalah skilled employer atau tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan banyak bekerja di pabrik-pabrik. Lain halnya dengan TKI di Malaysia yang umumnya tergolong unskilled employer dan lebih banyak menjadi pekerja rumah tangga.
Untuk tenaga kerja yang punya ketrampilan, BRI memiliki skema pembiayaan yang dinamakan TKI Financing. Serupa dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk unskilled employer, tetapi memiliki plafon yang lebih tinggi yakni sekitar Rp 60-200 juta untuk membiayai pengurusan dokumen legal plus berbagai pelatihan yang dibutuhkan.
Pembayaran kredit ini dilakukan setelah para TKI bekerja. Tidak sekedar membayar saja, tetapi para TKI ini juga akan dibina agar tidak konsumtif dan foya-foya melainkan harus bisa memanfaatkan uangnya untuk hal-hal yang lebih produktif. Pendek kata, dipaksa untuk menabung dan membuat perencanaan jangka panjang setelah pulang lagi ke Indonesia.
Potensi untuk menggarap sektor ini dinilai cukup menjanjikan, antara lain karena jumlah TKI di Korsel tidak sedikit. Duta Besar RI untuk Korsel, John A Prasetio mengatakan ada kurang lebih 30-31 ribu TKI yang tercatat masih bekerja di Korsel.
"Sebenarnya ada sekitar 35 ribu TKI, tetapi yang 5 ribu adalah para over-stayer (tidak segera pulang ke Indonesia setelah kontrak kerjanya di Korsel habis sehingga statusnya ilegal)," kata John yang juga menyambut baik niat BRI untuk membiayai sekaligus membina para TKI di negeri gingseng tersebut.
(up/dru)
