Anggota Komite Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Qoyum Tjandranegara mengatakan, ekspor gas yang dilakukan pemerintah saat ini jelas merugikan negara. Dia mencontohkan pada tahun 2011, Indonesia kehilangan devisa hingga Rp 183 triliun akibat mengekspor gas.
"2011 itu kita kehilangan devisa sampai Rp 183 triliun. Belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Mengekspor gas itu merugikan negara, tapi sekarang masih saja mengekspor," kata Qoyum di acara Seminar Open Access Untuk Keberlangsungan Industri Nasional dan Daya Saing Produk Dalam Negeri di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (13/3/2013).
Dia mengatakan, ini merupakan permasalahan yang paling utama dalam persoalan minyak dan gas. Lebih dari 50% gas dalam negeri diekspor ke berbagai negara sepeeti Malaysia, Singapura, Korea, dan negara-negara lainnya.
"Produksi minyak ini 800 ribu barrel, gas 1,5 juta barrel per hari ekuivalen dan bisa naik lagi. 1,5 juta itu kira-kira di atas 50% diekspor, mengekspor gas itu kan kita kehilangan devisa," tegas Qoyum.
Dia berharap, ke depan pemerintah agar menyetop praktik ekspor gas. "Kalau ada orang bilang ekspor LNG bagus, bulu kuduk saya merinding. Kok masih ada pejabat bilang begitu," pungkasnya.
(zul/dru)
