Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memberikan sebuah ide, agar pusat pemerintahan dipindah ke daerah lain. Sementara Jakarta sebagai kota industri, pusat perdagangan, dan ekonomi tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu kota.
"Bayangan kami, itu adalah salah satu alternatif. Yang dipindah adalah pusat pemerintahannya saja," kata Djokir saat berbincang dengan wartawan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Pattimura, Jakarta, Rabu (11/9/2013).
Djoko menjelaskan, untuk merealisasikan ide ini juga tidak mudah. Membutuhkan lahan hingga puluhan ribu hektar untuk dibangun segala fasilitas pusat pemerintahan, termasuk sarana pendukung lainnya.
"Kalau ngomongin biaya bisa sampai ratusan triliun," tuturnya.
Meski demikian, Djoko mengatakan, pemerintah bisa menggandeng swasta untuk membangun sarana dan prasarana pendukung pusat pemerintahan baru. Untuk membangun itu semua tidak membutuhkan waktu yang singkat.
"Jadi 10-15 tahun paling tidak menurut hitungan kasar kami. Memindahkan kantor, sekolahan, restoran, belanja beli baju harus ada, tapi untuk kegiatan industri tetap beda," katanya.
Namun Djoko menyampaikan semua itu masih sebatas ide. Sampai ada perintah lebih lanjut dari Presiden SBY, dirinya siap menyampaikan unek-uneknya ini.
"Karena Presiden yang menyampaikan maka kita akan menunggu kita mau ditugasi apa. Kalau nanti sudah ada, ide-ide ini kita sampaikan," katanya.
(zul/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
