Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai ini adalah bentuk kehati-hatian yang terlalu berlebihan. Sehingga anggaran yang sudah disiapkan menjadi tidak maksimal untuk direalisasikan dalam bentuk program.
"Kita lihat, ini kehatia-hatian yang berlebihan, karena takut dipanggil-panggil salah oleh KPK," ujarnya di Hotel Le Meredien, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (24/2/2014)
Ia menuturkan, pemberantasan korupsi adalah juga bagian dari program pemerintah. Harusnya ini dapat saling mendukung. Terutama dalam mengoptimalkan dari yang sudah dianggarkan setiap tahunnya.
"Ini silahkan proses hukum berjalan, pemeberantasan korupsi harus dilakukan tapi ada pedoman-pedoman yang harus kita sepakati sebelumnya, pemberantasan korupsi jangan mengganggu kinerja daerah. Silahkan proses penyelidikan berjalan tetapi jangan takut daerah itu," paparnya.
Ada beberpaa aparatur dari internal pemerintahan yang mengatur anggaran supaya tidak disalah gunakan. Pemprov terkait menurut Gamawan harus dapat memanfaatkan hal tersebut.
"Caranya maksimalkan keberadaan pengawasan internal pemerintah, ada BPKP, Inspektur Jenderal, itu dimaksimalkan jadi kalau itu nggak dimaksimalkan, itu yang lain takut terus itu. Nah ini akan jadi pedoman oleh kejaksaan yang sudah disepakati, pedoman kepolisian, supaya pemerintah berjalan dengan baik, penegakan hukum, pemberantasan korupsi berjalan dengan baik," terang Gamawan.
(mkl/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
