Pengamat Perumahan sekaligus Mantan Dirut Perumnas Latief Malangyudo mengatakan, pemerintah harusnya bisa mengalihkan subsidi BBM yang besar untuk penyediaan perumahan murah.
"Pemerintah per tahun mengeluarkan susidi BBM Rp 300 triliun, itu untuk rakyat bisa banyak, untuk pertanian, perikanan, dan perumahan. Bunga KPR bisa rendah, di Malaysia cuma 6%, kenapa kita kredit perumahan 12%? Terlalu mahal, kalau kayak begitu, penghasilan Rp 5 juta nggak akan punya rumah," kata Latief usai Acara Silaturahmi Perumahan Rakyat di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Selain itu, Latief juga menjelaskan, daerah-daerah kumuh yang ada di Jakarta saat ini bisa diremajakan dan dibangun ulang agar lebih produktif.
"Daerah kumuh diremajakan, tanah negara pakai untuk pemerintah rumah skala besar. Saya kira bisa juga perumahan itu diberikan pajak progresif seperti kendaraan," imbuhnya.
Seharusnya, industri properti yang ada saat ini dikendalikan dan diatur secara ketat oleh pemerintah, sehingga keuntungan yang ada juga akan masuk ke negara.
"Properti dikendalikan profitnya pemerintah. Jangan kayak sekarang, developer beli Rp 1 juta jualnya Rp 10 juta, seperti di Pantai Indah Kapuk, karena tak diatur pemerintah, dilepaskan semuanya kepada mekanisme pasar," tambah Latief.
Seharusnya pemerintah menerapkan subsidi langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membeli rumah, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Singapura.
"Pemerintah perlu subisidi, misalnya Rp 50 juta langsung ke rakyat. Yang penting ide dulu, subsidi langsung. Singapura melakukan itu," katanya.
(dnl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
