Hasil Investigasi Kasus Beras Impor Vietnam Kembali Dipertanyakan

Jakarta -Hasil investigasi melalui uji laboratorium yang dilakukan lembaga surveyor Sucofindo dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali dipertanyakan. Selain pihak Komisi IV DPR-RI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) juga mempertanyakan hasil investigasi tersebut.

"Ya kita serahkan saja kepada pemerintah untuk melakukan pembenaran dari ketidakbenaran, tapi ini jelas-jelas menyakiti petani kita, karena barang kita diisi oleh produk ilegal. Ini (hasil investigasi) hanya pembenaran terhadap ketidakbenaran, jadi saya nggak percaya," tegas Ketua Bidang Hortikultura Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Benny Kusbini kepada detikFinance, Rabu (5/2/2014)


Benny mengatakan, meskipun sudah ada uji laboratorium terhadap sampel beras Vietnam di Pasar Cipinang, namun hal itu tak menjamin fakta sesungguhnya yang terjadi. Seperti apakah sampel itu benar-benar diambil dari beras yang diduga ilegal.


"Sudah banyak sering terjadi sesuatu yang dianggap salah, atau jelas barang selundupan tetapi selalu berkelit dan mencari pembenaran," katanya.


Menurut Benny, selama birokrat bisa menjual kekuasaannya untuk mendapatkan suatu keuntungan, maka kasus semacam ini bakal terus terjadi. Benny bahkan mencurigai kasus semacam ini muncul menjelang Pemilu.


"Sengaja ditutupi, menjelang Pemilu ini semua calon mencari dana, bagaimana cara mencari dana. Ya itu pastilah tak bisa dipungkiri, istilahnya banyak yang tak mengaku saja yang ditangkap KPK sudah banyak," katanya.


Kasus polemik impor pangan, menurut Benny, setiap tahun selalu terulang. Ia mencontohkan, misalnya kasus impor gula, bawang merah, bawang putih, kedelai, hingga kasus terkini soal impor beras.


"Sekarang ini komoditi pangan selalu bikin ribut, bandingkan dengan Orde Baru nggak ada kan," katanya.


Benny mencoba memberikan solusi kepada pemerintah agar kisruh pangan tak terus terulang, yaitu dengan mengatur importasi yang terkait bahan pangan sebaiknya diserahkan ke BUMN. Alasannya agar mudah mengontrol, karena BUMN yang bidang pangan bisa dihitung dengan jari, seperti Perum Bulog, PT Berdikari, dan PT RNI dibandingkan importir umum yang jumlahnya sangat banyak.


"Kuncinya serahkan kepada BUMN, bukan berarti swasta itu jelek. Kalau BUMN lebih gampang dikontrol, tak fleksibel seperti importir umum.

Impor barang strategis serahkan saja kepada BUMN seperti Berdikari, Bulog," seru Benny.


(hen/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!