Pembahasan rapat ini cukup penting, karena ini membahas soal rancangan undang-undang (RUU) Konservasi Tanah dan Air. Penting karena pihak yang diundang Komisi IV DPR adalah untuk memberikan masukan pembahasan RUU tersebut.
Direktur Inhutani V Endro Siswoko dalam rapat tersebut memberikan masukan soal pentingnya pemberian insentif kepada petani bila lahannya dikonservasi.
"Perlu dipikirkan insentif. Insentif bagi petani yang telah berkorban untuk konservasi. Insentif juga memungkinkan areal yang dirambah bisa dikelola kembali," kata Endro dalam rapat yang diadakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2014).
Begitu juga dengan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Hasanuddin Ibrahim. Ia mengatakan, petani harus diberikan insentif pembuatan terasering di lahan di kawasan hulu saat dikonservasi. Saat ini, sangat sedikit dari petani di hulu yang menanam sayuran dengan model terasering.
"Nah pengaturan apa yang perlu kita lakukan, dan atas biaya siapa yang mengatakan bahwa penanaman di dataran tinggi harus membuat teras. Nah teras itu kan perlu biaya. Biaya itu dari siapa apa dari petani? Ini kan akan keluar biaya lagi," ujar Hasanuddin.
Sementara itu, Direktur Inhutani III Bambang Widiantoro meminta DPR memberikan sanksi yang tegas dan jelas dalam menindak pelaku kerusakan di hulu pertamiam. Selama ini menurutnya hanya perusahaan yang disalahkan jika area tersebut rusak.
"Yang repot, kalau yang melakukan pencemaran masyarakat. Siapa yang disalahkan?" tegas Bambang.
Namun sayang, masukan-masukan ini hanya didengar oleh 3 Anggota Komisi IV DPR saja. Semoga wakil rakyat kita bisa segera sadar.
(zul/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
