Padahal KPR sudah menjadi fokus BTN selama ini. Lalu sebenarnya bagaimana nasib KPR BTN nanti? Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, pemerintah tidak mungkin menghentikan penyaluran KPR BTN karena kebutuhan akan perumahan masih tinggi.
Namun ia memprediksi apa yang akan dilakukan pemerintah adalah justru mendorong penyaluran KPR BTN lebih banyak lagi dengan menggunakan keuntungan Bank Mandiri sebagai induknya untuk mencari tambahan modal.
"Tujuan pemerintah adalah mendirikan bank besar dan juga selalu berupaya untuk menambah kredit perumahan, itu tujuan yang harus dilakukan," ujarnya kepada detikFinance, Selasa (22/4/2014).
Saat ini, kata Said, Indonesia kekurangan pasokan rumah (backlog) sekitar 8-10 juta rumah. Sedangkan kebutuhan akan rumah selalu naik tiap tahunnya, maka dari itu dibutuhkan pembangunan sekitar 800.000 rumah setiap tahunnya.
Jik satu rumah membutuhkan biaya Rp 150 juta, maka dibutuhkan total dana sebesar Rp 1.200-1.500 triliun atau sekitar Rp 120 triliun per tahun. Maka dari itu dibutuhkan likuiditas yang besar bagi perbankan untuk memenuhi kebutuhan ini.
"Karena butuh likuiditas yang sangat besar maka bank besar seperti Bank Mandiri pun tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Apalagi dengan pola kredit rakyat yang disubsidi pemerintah maka jaminan yang disiapkan bank menjadi tinggi," ujarnya.Next
(ang/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
