Penerimaan negara diturunkan dari Rp 1.667,1 triliun menjadi Rp 1.597,7 triliun. Di sisi lain, belanja negara naik dari Rp 1.842,5 triliun menjadi Rp 1.849,4 triliun. Ini menyebabkan defisit anggaran berubah dari 1,7% terhadap PDB menjadi 2,5% PDB.
"Pemerintah sudah cukup antisipatif memperkirakan defisit 2,5% PDB. Itu adalah batas maksimal untuk pemerintah pusat, sisa 0,5% PDB adalah untuk pemerintah daerah," kata Eric Alexander Sugandi, Ekonom Standard Chartered Bank, kepada detikFinance, Senin (26/5/2014).
Untuk menjaga defisit 2,5% PDB, lanjut Eric, pemerintah memotong anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 100 triliun. Beberapa K/L yang mendapatkan pemotongan anggaran signifikan adalah Kementerian Pekerjaan Umum Rp 22,746 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 10,508 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 10,150 triliun, Polri Rp 5,780 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 5,460 triliun, Kementerian Pertanian Rp 4,422 triliun, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 4,399 triliun.
Standard Chartered sendiri memperkirakan realisasi defisit pada akhir tahun tidak akan mencapai 2,5% PDB." Kami perkirakan ada di kisaran 2,3%. Ini karena realisasi penyerapan anggaran tidak akan sampai 100%. Jadi sepertinya APBN akan aman sampai akhir tahun," tuturnya.
Namun tanpa pemotongan belanja K/L, Eric yakin defisit akan melampaui 2,5% PDB. "Pasti akan lebih dari itu karena Rp 100 triliun itu lumayan banyak. Namun sepertinya tidak akan melonjak signifikan," katanya.
Eric memperkirakan defisit bisa saja menyentuh 3% PDB jika pemerintah tidak memangkas belanja K/L. UU Keuangan Negara menetapkan batas atas defisit anggaran adalah 3% PDB.
"Namun tidak akan ada lonjakan, karena penyerapan anggaran masih sulit untuk mencapai 100%," ujarnya.
(hds/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
