Dikutip dari BBC, data Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan bahwa subsidi bahan bakar fosil di seluruh dunia pada 2012 mencapai US$ 544 miliar atau atau lebih dari Rp 5.440 triliun. Tidak hanya di negara-negara berkembang, negara-negara maju anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pun memberi subsidi dengan nilai US$ 55-90 miliar (Rp 550-900 triliun) per tahun.
Menurut William Blyth, peneliti Oxford Energy Associates, pemberian subsidi seperti untuk bahan bakar minyak (BBM) sebenarnya tidak masuk akal. “Anda menjual BBM di dalam negeri dengan harga US$ 20 sementara produk yang sama bisa diekspor US$ 100. Secara ekonomi, ini sama sekali tidak rasional,” ujarnya.
Beban subsidi juga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi untuk menggerakkan perekonomian. Misalnya di India, International Energy Agency (IEA) memperkirakan pemerintah butuh dana US$ 1 triliun (Rp 10 ribu triliun) selama 20 tahun agar seluruh warga negaranya bisa menikmati listrik. Namun pemerintah tidak bisa menyediakannya selama masih menjual listrik dengan murah.
Subsidi juga mengorbankan program prioritas lain seperti pendidikan dan kesehatan. Menurut data IEA, anggaran subsidi BBM di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara sudah memakan lebih dari 20 persen penerimaan negara.
Kemudian, subsidi juga dinilai jauh dari targetnya. Tujuan pemberian subsidi adalah mempersempit ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Namun kenyataannya justru sebaliknya.
Orang-orang miskin yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau perangkat elektronik justru tidak mampu menikmati subsidi BBM dan listrik. Menurut data IMF, 20 persen orang terkaya menikmati subsidi 6 kali dibandingkan 20 persen orang termiskin.Next
(hds/DES)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
