Dahlan Sebut Pemerintah Tunggak Dana Subsidi Pupuk Rp 16 Triliun ke BUMN

Jakarta -Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan pemerintah masih memiliki tunggakan dana subsidi pupuk sebesar Rp 16,7 triliun periode 2012-2013. Tunggakan itu belum dibayarkan kepada PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) sebagai produsen dan penyalur pupuk bersubsidi yang ditugaskan pemerintah.

"Yang masih belum dibayar Rp 16,7 triliun," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan usai rapim di Kantor Pupuk Kaltim, Jakarta, Kamis (8/5/2014).


Padahal untuk membiayai aktivitas produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi, perseroan memakai pinjaman perbankan. Alhasil akibat tunggakan yang molor tersebut, Pupuk Indonesia terpaksa harus menanggung beban bunga dan terhambatnya aliran dana segar untuk investasi baru.


Proporsi pendapatan perseroan dari pupuk bersubsidi mencapai 70% dan non subsidi 30%. Sedangkan kontribusi pupuk subsidi terhadap profit margin perseroan hanya mencapai 28%.


Pada kesempatan tersebut Dahlan juga menyampaikan kondisi terkini terkait penugasan penyaluran pupuk subsidi 2014 kepada BUMN pupuk. Ia menjelaskan tentang kelangkaan pupuk subsidi di daerah.


Menurutnya persediaan pupuk di gudang milik BUMN sangat mencukupi bahkan berlebih, namun kelangkaan yang terjadi hanya pada pupuk bersubsidi. Penyebabnya volume pupuk subsidi yang dianggarkan pemerintah tahun ini di bawah kebutuhan.


Pemerintah hanya menganggarkan subsidi sebanyak 7,8 juta ton padahal kebutuhan nasional mencapai 9,2 juta ton. BUMN tak bisa sembarangan mengeluarkan persediaan pupuk yang telah ditentukan setiap bulannya.


"Banyak pupuk. Kenapa di daerah nggak ada pupuk? Pupuk di gudang top. Bedakan kelangkaan pupuk dan subsidi pupuk. Yang sulit adalah pupuk subsidi nggak ada karena Pupuk Indonesia disuruh sediakan 7,8 juta ton, itu nggak cukup untuk tahun ini. Keinginan petani 9,2 juta ton," katanya.


Pupuk Indonesia tidak bisa menambah alokasi pupuk subsidi tanpa ada perintah langsung dari Kementerian Pertanian dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pupuk Indonesia siap memenuhi penugasan penambahan pasokan pupuk subsidi jika ditugaskan pemerintah.


"Pupuk Indonesia nggak bisa keluarkan nanti dikira melanggar. Pupuk ada, sudah ada di paling depan. Untuk keluarkan pupuk subsidi nggak boleh. Kecuali ada perintah ke pupuk yang nggak melanggar," paparnya.


(feb/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!