"Saya ingin kasih kabar kepada Bapak-Ibu Komisi VII, bahwa pemerintah telah digugat Newmont ke Arbitrase," ujar Menteri ESDM Jero Wacik dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2014).
Jero mengungkapkan, gugatan tersebut didasari langkah pemerintah menegakkan undang-undang mineral dan batu bara (minerba) yang telah disahkan DPR. Dalam UU ini disebutkan, mulai 12 Januari 2014 tak boleh ada lagi ekspor mineral mentah.
"Tugas kami melaksanakan amanah Undang-Undang Mineral dan Batu bara. Kita juga sepakat dengan DPR, bahwa tidak boleh lagi Indonesia ekspor mineral mentah, mereka (Newmont) wajib buat smelter. Harus beri uang jaminan, karena 5 tahun diberi waktu bangun smelter, tapi malah tidak dibangun," ucapnya.
"Saya meminta kepada DPR bantu pemerintah, dukung pemerintah, kita lawan bersama, saya tidak takut dengan arbitrase, kita harus lawan, kita bela negara ini bersama, apalagi ini perusahaan asing," tutupnya.
Di tempat yang sama, Jero juga menegaskan, pemerintah siap untuk menghadapi gugatan arbitrase yang dilayangkan oleh Newmont.
"Kita akan hadapi, pemerintah akan diwakili Menkum HAM, saya sudah serahkan masalah ini ke Pak Amir Syamsudin, kita akan bentuk tim segera," ucap Jero.
Jero memang menyesalkan langkah Newmont melayangkan gugatan tersebut. "Kita kan sedang bernegosiasi, cari jalan terbaik, win win solution, jangan dia untung negara tidak dapat apa-apa, negara harus dapat untung juga," katanya.
Jero menegaskan, apa yang dilakukannya dengan melarang ekspor mineral mentah adalah amanat undang-undang dan menegakkan kedaulatan negara.
"Saya ini menegakkan kedaulatan negara, jangan berpihak ke perusahaan apalagi perusahaan asing, inilah kita ingin menegakkan kedaulatan negara seperti yang diserukan para kedua Capres kita," tutup kepada sejumlah wartawan.
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
