Anggota Tim Transisi Jokowi-JK, yaitu Andi Widjojanto mengatakan, secara hitung-hitungan ekonomi, kenaikan harga BBM subsidi memang mendesak untuk dilakukan. Tapi akan dihitung waktu politik dan sosialnya sebelum kebijakan ini dilakukan.
"Waktu politik adalah antara lain ini membutuhkan suatu dukungan parlemen yang solid untuk menaikkan harga BBM. Waktu sosial adalah bagaimana caranya supaya kenaikan harga BBM itu betul-betul bisa diterima oleh rakyat sebagai suatu keniscayaan untuk membuat ekonomi Indonesia lebih baik," tutur Andi di rumah Tim Transisi, Menteng, Jakarta, Rabu (13/8/2014).
Kemudian, waktu sosial ini adalah mengukur kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Karena itu waktu kenaikan harga BBM subsidi ini memang harus diperhitungkan dengan matang.
"Jadi bahasa yang selama ini dipergunakan oleh Pak Jokowi adalah pertama-tama merelokasikannya dulu subsidi BBM ke sektor-sektor lain sehingga begitu ada kebijakan-kebijakan khusus tentang harga BBM, goncangan ekonomi makro, politik, dan sosial tidak terlalu besar," jelas Andi.
Pada kesempatan itu Andi mengatakan, pembatasan penjualan BBM subsidi di Jakarta dan sejumlah tempat-tempat industri harus diperluas cakupannya. Andi menyatakan, bila BBM subsidi di sejumlah kota besar ikut dibatasi, maka penghematan konsumsi BBM subsidi bakal menjadi lebih besar.
"Kalau itu dilanjutkan ke kota-kota besar lainnya, penghematannya ada berapa, jadi ada program prioritas yang berusaha memastikan bahwa kuota BBM 46 juta kiloliter itu tidak jebol sampai bulan Desember. Setelah itu baru memikirkan program lain yang berkaitan dengan BBM dan energi," jelas Andi.
(dnl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
