Hal ini diungkapkan oleh Armida Alisjahbana, Menteri PPN/Kepala Bappenas, usai peluncuran Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) di kantornya, Jakarta, Rabu (15/10/2014).
"Saya sudah mengajukan ke Tim Transisi Jokowi-JK, agar Bappenas langsung koordinasi di bawah presiden dan langsung men-support Presiden. Tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian," ungkapnya.
Menurut Armida, Bappenas tidak hanya mengurus masalah ekonomi. Bappenas adalah lembaga perencana pembangunan, sehingga mencakup pula isu-isu politik, hukum, keamanan, dan sebagainya.
"Kalau Bappenas di bawah Kemenko Perekonomian, artinya seperti perindustrian, perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Makanya itu tidak tepat," jelasnya.
Selain itu, Armida juga berkeinginan ada penambahan kata 'reformasi' di lembaga ini. Tujuannya adalah memperkuat pelaksanaan reformasi yang bisa dimulai dari perencanaan.
"Misalnya jadi Kementerian Perencanaan dan Reformasi Pembangunan Nasional. Ada reform-nya, karena reform itu berkelanjutan. Reformasi tidak berkurang sesuai dinamika. Bagaimana reformasi struktural kalau tidak dimulai sistematis?" tuturnya.
Armida mencontohkan Tiongkok. Meskipun merupakan negara komunis, tetapi Negeri Tirai Bambu melakukan reformasi yang dimulai dari sisi perencanaan.
"Tiongkok me-reform dari segi sistem perencanaan. Maka namanya national and reform," ucap Armida.
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
