Pada 1990, jumlah unit usaha petani sawit baru mencapai 142 unit dengan luas 291,33 ribu hektar. Jumlah tersebut meningkat signifikan pada 2013 menjadi 3.703 unit usaha dengan luas kebun sawit sebesar 3,79 juta hektar.
Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI, mengatakan dari total luas kebun sawit di Indonesia, petani menguasai 45%. Kemudian BUMN 10%, dan swasta 45%. Dari jumlah itu, swasta terbagi dua yaitu asing 30% dan sisanya lokal. Asing juga masuk ke perusahaan-perusahaan sawit lokal melalui kepemilikan di pasar modal.
Ke depan, diproyeksikan penguasaan lahan sawit oleh petani akan meningkat menjadi 51% pada 2020 seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan program kemitraan korporasi dengan petani plasma.
Tungkot menilai penguasaan lahan sawit oleh swasta asing sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya Undang-Undang Penanaman Modal dan regulasi lainnya.
"Pemerintahaan baru mestinya lebih diarahkan kepada percepatan hilirisasi dan pengawasan kemitraan korporasi dengan petani plasma," katanya dalam siaran tertulis yang diterima, Minggu (16/1/2014).
Menurut dia, untuk pengembangan ke depan, pemerintah perlu membuat arah kebijakan yang jelas sehingga dapat mengatur harmonisasi peran investor asing. PASPI menilai arah kebijakan penguatan hilirisasi industri sawit dan percepatan mandatori biodiesel sudah tepat.
"Jika investor asing yang masuk ke Indonesia berkomitmen tinggi terhadap pembangunan perekonomian daerah, taat hukum, taat pajak, masak ditolak?" tegasnya.
Firman Subagyo, anggota Komisi IV DPR, menilai peran investor asing mau tidak mau penting untuk mendukung perekonomian nasional dan sesuai regulasi yang ada. Pemerintah sebenarnya memiliki instrumen untuk mengarahkan investasi asing agar bermanfaat optimal bagi perkembangan industri perkebunan sawit nasional.
Isran Noor, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), menjelaskan perekonomian daerah sangat terbantu oleh keberadaan industri sawit. Dia menceritakan, awalnya ketika perkebunan sawit masuk ke Kabupaten Kutai Timur, Kalimatan Timur, masyarakat setempat masih belum percaya.
"Bahkan ketika itu benih sawit yang diberikan dinas perkebunan secara cuma-cuma tidak dimanfaatkan. Yang mau menanamnya justru penduduk pendatang terutama dari Jawa," kata Bupati Kutai Timur itu.
Setelah 5 tahun berjalan, lanjut dia, masyarakat baru mau memanfaatkan lahannya untuk perkebunan sawit. Dampaknya, selain menggerakkan perekonomian daerah, harga lahan meningkat drastis. Seiring dengan itu banyak perusahaan perkebunan sawit masuk ke Kutai Timur.
Di samping itu, pabrik dari perusahaan perkebunan menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan APBD. "Sektor perkebunan sawit di Kutai Timur paling banyak menyerap tenaga kerja, melampaui sektor tambang. Makanya saya mati-matian melindungi perkebunan sawit karena mayoritas rakyat saya menggantungkan hidup di kebun sawit," paparnya.
(zul/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
