"Pemerintah tidak menunda kenaikan harga BBM," kata Sudirman Said ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2014).
Sudirman menegaskan, keputusan kenaikan harga BBM tersebut akan diumumkan sepulang lawatan internasional Presiden Jokowi ke sejumlah negara, antara lain KTT APEC Tiongkok, Forum APEC di Myanmar, dan pertemuan G20 di Australia.
"Kenaikan harga BBM menunggu kepulangan Presiden. Karena itu kewenangan beliau," tutup Sudirman.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng mengungkapkan rencana angka kenaikan harga BBM subsidi antara Rp 2.000-Rp 3.000 per liter.
"Kenaikan harga BBM kan wewenang Presiden, kapan pengumumannya tergantung Presiden. Tapi dari berbagai rapat, kisaran kenaikan harga BBM antara Rp 2.000-Rp 3.000 per liter," ujar Andy.
Andy mengatakan, salah satu alasan pemerintah menetapkan kenaikan harga Rp 2.000-Rp 3.000 per liter adalah, agar masih ada selisih antara harga BBM subsidi dengan BBM non subsidi.
"Rp 2.000-Rp 3.000 per liter itu kan supaya ada selisih dengan BBM non subsidi, kalau sama namanya bukan BBM subsidi. Apalagi kalau harga BBM sama dengan non subsidi nanti melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), nggak boleh harga BBM subsidi berdasarkan harga pasar," tutupnya.
Di waktu yang berbeda, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pernah mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi harusnya dilakukan pada awal November ini. Namun ada perubahan yang dilakukan.
"Dengan dua hal domestik ini, dari sisi pemerintah bisa kita perbaiki dengan menaikkan BBM saja, yang mestinya awal bulan lalu, tapi kita tunda sedikit. Karena pada saat yang sama harga minyak dunia turun ke US$ 80-85 per barel, jadi tentu ada penyesuaian ulang lagi berapa harga yang kita naikkan," tutur JK di depan nasabah Bank Permata dalam acara 'Economic Outlook Bank Permata' di Hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu lalu.
(rrd/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
