JK mengatakan, dirinya dan Jokowi yang memiliki latar belakang pengusaha, optimistis dengan masa depan ekonomi Indonesia. Banyak yang bisa diperbaiki untuk mendorong perekonomian Indonesia.
"Suatu negara punya 2 instrumen menjalankan negeri itu. Pertama APBN kedua kebijakan. Itu saja. Antara kedua itu muncul program," jelas JK di depan nasabah Bank Permata dalam acara 'Economic Outlook Bank Permata' di Hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu (12/11/2014).
Terkait APBN, JK menilai, saat ini kondisi APBN Indonesia tidak berdaya untuk menggerakkan ekonomi lebih maju. Alasannya, APBN Indonesia banyak dihabiskan untuk belanja rutin, seperti untuk gaji pegawai, pembayaran bunga utang, dan subsidi. Ini yang akan dipangkas pemerintah, salah satunya dengan menaikkan harga BBM subsidi.
"Belanja pegawai, bayar bunga, bayar utang, dan subsidi yang lebih 22% dari seluruh anggaran negeri ini. Sehingga belanja modal negeri ini lebih mengecil dari 20% tahun lalu menjadi 10% dewasa ini. Itulah yang terjadi di negeri kita. Akibat bukan kecil APBN, tapi penggunaannya yang kurang memberikan peluang ekonomi untuk tumbuh," papar JK.
Lalu kedua terkait kebijakan, untuk mengincar pertumbuhan ekonomi 7%, JK bersama Jokowi ingin mengubah birokrasi agar bisa bergerak cepat. Saat ini ada ketakutan di kalangan birokrasi untuk membuat kebijakan. Birokrat takut kebijakannya salah dan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu pemerintah ingin mempercepat gerak birokrasi agar investasi dan ekonomi melaju.
"Dengan situasi itu, APBN kurang berdaya dan kebijakan lamban, kita masih bisa tumbuh 5-5,2% tahun ini. Artinya sedikit saja diperbaiki dua hal itu, kita bisa tumbuh 7%," papar JK.
(dnl/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
