"Saya ditanya sama kamar daging dari AS. Pandangan pemerintah terhadap private sector. Saya berkata, selama anda berusaha sesuai aturan, silakan nggak ada tanya-tanya lagi," tegas JK di depan nasabah Bank Permata dalam acara 'Economic Outlook Bank Permata' di Hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu (12/11/2014).
Sejak awal tahun ini, pemerintah memang menerapkan larangan ekspor bahan tambang mentah, sesuai UU tentang mineral batu bara. Namun kalangan perusahaan tambang dari AS sempat protes, di sisi lain pemerintah mendesak mereka segera membangun pabrik olahan mineral (smelter) di dalam negeri.
"Kita ingin lebih tegas pada siapa pun dalam rangka kemampuan kita mengolah sumber daya alam. Banyak perusahaan tambang yang tidak mau atau lambat membangun smelter," katanya.
Ia menduga, lambannya para perusahaan tambang membangun smelter karena ada kekhawatiran, bahwa praktik mereka selama ini yang mengekspor hasil tambang mentah tak lagi nyaman, karena dengan adanya ketentuan wajib mengolah tambang di dalam negeri, maka hasilnya produksi tambang lebih transparan.
"Kita kemudian mengambil kesimpulan, kenapa mereka. Karena apabila dikontrol ketahuan berapa dia ekspor, berapa dia punya emas," katanya
JK menegaskan, pemerintah akan tegas terhadap kepentingan negara terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
"Tapi kalau dikelola di Indonesia memberikan revenue, memberikan nilai tambah, memberikan lebih banyak. Harus tegas kita. Take it or leave it," katanya.
(hen/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
