"Kita diberi waktu 2 minggu oleh Wakil Presiden (Jusuf Kalla) untuk menyusun kerangka laporan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan," ujar Direktur Utama PLN Nur Pamudji ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Nur mengatakan, dalam kerangka laporan tersebut salah satunya membahas hambatan-hambatan dalam pembangunan pembangkit listrik selama ini. Mulai dari masalah pembebasan lahan, sampai pendanaan.
"Masalah yang krusial ya bagaimana lahannya, masalah perizinan, masalah pendanaan. Tapi rinciannya nanti akan dilaporkan 2 minggu lagi," ucapnya.
PLN sendiri, lanjut Nur, mendapat tugas membangun 15.000 MW dari total target 35.000 MW. Tentunya diperlukan sumber dana untuk membangun pembangkit sebanyak itu. Nur mengatakan, pihaknya akan mencari sumber pembiayaan dari utang.
"Sumber pembiayaanya ya seperti biasa. Dari IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), dari JICA (Japan International Cooperation Agency), KfW (Bank Pembangunan Jerman), yang begitu-begitu. Obligasi juga selalu menjadi alternatif yang berikutnya, kita cari yang murah-murah dulu," ungkapnya.
(rrd/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
