Agenda yang akan dibahas adalah program atau roadmap BUMN 5 tahunan 2014-2019. DPR juga meminta penjelasan terkait program suntikan dana pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN.
"Pembahasan terkait realisasi anggaran Kementerian BUMN 2014, program kerja 2015, visi dan misi Kementerian BUMN, roadmap BUMN 2014-2019, kebijakan Kementerian BUMN terkait aset BUMN dan anak perusahaan. Kemudian kesiapan BUMN memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN, kemudian PSO (Public Service Obligation), PMN, konsolidasi aset BUMN, serta laporan laba/rugi BUMN," papar Kepala Bidang Komunikasi Publik Kementerian BUMN Teddy Poernama di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Acara rapat kerja antara Komisi VI bersama Menteri BUMN dan bos-bos BUMN dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB. Direksi BUMN terlihat sudah duduk rapi sambil membaca bahan-bahan yang bakal dijelaskan kepada anggota Komisi VI.
Sedangkan Menteri BUMN dan pejabat BUMN berada di ruang tunggu Komisi VI. Hingga pukul 09.15 WIB, hanya terlihat satu anggota Komisi VI yang sudah berada di ruang rapat.
Telah hadir petinggi Kementerian BUMN serta bos-bos BUMN seperti Direktur Utama PT Pindad (Persero) Silmy Karim, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edy Sukmoro, Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Irvan Kamal Hakim, Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk (WSKT) M Choliq, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Ngurah Putera, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Kiswodarmawan, Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Budi Karya, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Tato Miraza, serta Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) Budi Santoso.
(feb/hds)
