Kedatangan Jonan di Pelabuhan Belawan bertujuan untuk menyaksikan kerja sama konsesi pengusahaan terminal curah cair pelabuhan Kuala Tanjung Medan di Kantor PT Pelindo I (Persero) Cabang Belawan. Ini merupakan kerja sama konsesi pertama antara pemerintah dengan badan usaha operator pelabuhan.
Padahal, di UU Pelayaran No 17/2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa dalam 3 tahun sejak aturan ini diundangkan harus ada konsesi antara badan usaha dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
"Kita memang agak terlambat, karena seharusnya ini dilakukan 2011. Nanti akan ada lagi perjanjian konsesi dengan pelabuhan lainnya," kata Jonan di Pelabuhan Belawan, Jumat (23/1/2015).
Meski pelabuhan berdiri di atas tanah badan usaha seperti Pelindo, lanjut Jonan, pemerintah tetap berhak atas konsesi. Sebab, laut adalah milik negara.
Dari konsesi tersebut, negara akan mendapatkan bagi hasil yang berbeda-beda di setiap pelabuhan. Untuk Pelabuhan Belawan, bagi hasilnya adalah 2,5%.
"Hasil konsesi ini akan dipakai untuk membangun pelabuhan lain yang tidak layak secara bisnis," kata Jonan.
Tahun ini, tambah Jonan, pemerintah akan membangun dan memperbaiki 77 pelabuhan. Sementara dalam 5 tahun depan, ditargetkan ada 300 pelabuhan yang dibangun dan diremajakan.
"Kalau tidak bangun, tidak ada pemerataan ekonomi," tegasnya.
(hds/hen)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
