Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM R Sukhyar yang mengikuti pertemuan mengungkapkan, pertemuan tersebut lebih banyak adu argumentasi, terkait tidak dilaksanakannya komitmen Freeport membangun smelter di Indonesia.
"Kita tanya. Hai Freeport! Kenapa sih suka delay-delay (tunda-tunda)? Pas di ujung-ujung kita dibikin repot, kan kita sudah ingatkan, di MoU Freeport sudah tegas sekali, bahwa pemerintah tidak akan menyebabkan kesulitan bagi Freeport. Artinya setiap langkah itu kita ingatkan mereka. Hei Freeport kalian belum menunjukkan ini loh," ungkap Sukhyar di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Seperti diketahui, pemerintah dan Freeport mendandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 24 Juli 2014. MoU ini berjangka waktu 6 bulan, dalam 6 bulan tersebut Freeport harus menunjukkan progres terkait pembangunan smelter. Lewat MoU ini, Freeport diperbolehkan ekspor mineral mentahnya. Meski dalam UU Mineral dan Batu Bara, Indonesia melarang ekspor mineral mentah sejak awal 2014.
Namun, hingga batas waktu berakhirnya MoU pada 24 Januari 2015, Freeport belum juga menunjukkan progres pembangunan smelter. Kenyataan tersebut yang membuat Sudirman Said kecewa kepada perusahaan asal AS ini.
"Jawaban mereka ya nggak bisa beri alasan. Wong memang belum pernah ada penyampaian progres pembangunan smelter ke pemerintah, susahlah kasih alasan," kata Sukhyar.
Terkait perpanjangan kontrak Freeport sendiri di Papua yang akan berakhir pada 2021, kata Sukhyar, akan tergantung pada hasil pertemuan Freeport di Kantor Ditjen Minerba besok.
"Itu tergantung besok, apakah MoU-nya diperpanjang atau tidak. Kalau diperpanjang juga masih harus dibahas lagi, karena pemerintah meminta tambahan, pemerintah minta kontrubusi yang lebih besar dari Freeport bagi Papua, ada juga misalnya dana pembangunan," tutupnya.
(rrd/dnl)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
