"Jadi kita berikan sinyal bahwa kita clean up the kitchen. Memberikan sinyal kepada pasar bahwa sektor ini ditata dengan baik," ungkap Sudirman dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (21/1/2015).
Keseriusan pemerintah untuk menata sektor energi dan pertambangan, lanjut Sudirman, ditunjukkan dengan ketegasan terhadap Freeport. Sudirman mengungkapkan kekecewaannya kpeada Freeport karena dinilai belum menunjukkan komitmen membangun fasilitas pengolahan barang tambang (smelter).
"Ini pesan kepada pemain besar bidang mineral, yaitu Freeport. Kita menyampaikan bila dalam tenggat waktu tertentu tidak tercapai, apa boleh buat. Kita akan cabut izin ekspornya. Hal ini yang sebetulnya ditunggu oleh pasar," jelas Sudirman.
Hal yang serupa, tambah Sudirman, juga dialami oleh 41 pemegang Wilayah Kerja (WK) Migas yang diberhentikan oleh Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
"SKK Migas baru-baru ini memberhentikan secara otomatis 41 pemegang WK yang tidak perform. Ini memberikan sinyal kepada pasar, bahwa kita ingin konsisten," paparnya.
Tidak hanya itu, menurut Sudirman, Kementerian ESDM juga akan memberikan kepastian kepada WK yang akan habis masa kontraknya.
"Ada 30 WK yang akan habis dalam 10 tahun ke depan, itu di-review. Supaya mereka makin pasti diteruskan atau tidak. Termasuk Mahakam," terangnya.
(mkl/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
