"Kita mendekati penyelesaian perundingan dengan Freeport, dan secara umum kita ingin Freeport beroperasi karena menyangkut neraca perdagangan, perekonomian, tenaga kerja yang jumlahnya ribuan," papar Sudirman di Istana Negara, Sabtu (24/1/2015).
Kemarin, lanjut Sudirman, pemerintah yang diwakili Kementerian ESDM sudah mencapai kesepakatan dengan Freeport. Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) ini diizinkan kembali mengekspor karena sudah berkomitmen untuk membangun fasilitas pengolahan hasil tambang (smelter).
Lokasi smelter, menurut Sudirman, akan berada di Gresik (Jawa Timur). Freeport akan bekerja sama dengan BUMN yaitu PT Petrokimia Gresik.
"Tidak perlu dibeli lahanya, sewa jangka panjang. Itu bagus bagi keduanya, investasi bisa lebih rendah dan juga BUMN kita mendapatkan banyak duit," tuturnya.
Kebutuhan lahan untuk smelter, demikian Sudirman, adalah sekitar 80 hektar. "Mereka menyewa tanah 80 hektar untuk masa panjang, 20-30 tahun," ujarnya.
Selain itu, tambah Sudirman, ada beberapa hal yang juga dilaporkan kepada Presiden Jokowi. "Yang paling penting tentu saja alokasi pendapatan negara harus lebih besar supaya pemerintah juga bisa memberikan porsi yang lebih kepada Papua. Selebihnya soal local content, soal melibatkan bisnis setempat, melibatkan tenaga kerja setempat, itu yang harus kita lakukan," jelasnya.
(hds/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
