"Kita sudah mengusulkan BBM itu awal tahun dinaikkan," ungkap Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono dalam paparannya saat Musrenbang 2013 DI Yogyakarta, di Hotel Ambarrukmo, Jalan Adisucipto, Yogyakarta, Kamis (28/3/2013)
Akan tetapi, lanjut Marwanto, usulan tersebut terpaksa ditahan karena pertimbangan politis. Meski secara indikator ekonomi, kenaikan BBM sudah tepat untuk dilakukan.
"Tapi karena pertimbangan politis, rencana itu ditahan sampai sekarang dan belum tahu kapan direalisasikan," sebutnya.
Subsidi BBM tahun ini, sambung Marwanto, sudah mencapai angka Rp 310 triliun. Angka peningkatan subsidi kurang tepat, jika hanya masyarakat kelas menengah ke atas yang menikmati.
"Coba bapak ibu lihat di Yogyakarta, sebetulnya masyarakat mana yang lebih memanfaatkan konsumsi BBM yang ini terus meningkat," terang Marwanto.
Ia mengingatkan, subsidi BBM yang tinggi akan mempengaruhi keuangan negara. Di mana akan berpengaruh buruk terhadap transfer ke daerah.
"Ancaman yang paling utama itu adalah subsidi BBM, apabila tetap dipertahankan maka akan ada beban budget yang teramat dalam. Jika tidak diatasi maka transfer ke daerah juga akan tertahan dan berkurang," tutupnya.
(dnl/dnl)
