KRL Ekonomi Non AC Akan Dihapus, Ini Tanggapan Lembaga Konsumen

Jakarta - KRL ekonomi non AC bakal dihapus operasionalnya dan diganti KRL ekonomi AC mulai Juli nanti. Apa tanggapan lembaga konsumen atas hal ini?

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan, pihaknya setuju dengan rencana ini, asalkan semua dilakukan dengan prosedur yang jelas, dan juga dilakukan survei terhadap daya beli masyarakat yang sudah terbiasa membayar tarif kelas non AC.


"'Asal roadmap-nya jelas, nggak apa-apa. Artinya tidak secara mendadak oleh KAI, jadi harus ada survei ability to pass dan willingness to pay," kata Tulus kepada detikFinance, Jumat (29/3/2013).


Dia beralasan, di seluruh dunia, hanya negara Indonesia saja yang menetapkan KRL dengan tariff ganda dan juga double operation. Di mana terjadi disparitas harga antara KRL ekonomi non AC dengan KRL AC.


"Karena tarif KRL di dunia ini memang harus single tariff. Ada disparitas tarif itu nggak sehat untuk keduanya. KRL atau kereta commuter itu harus ada single operation dan single tariff, nggak boleh ada double, ada disparitas harga. Harusnya tidak ada disparitas harga," katanya.


Lebih lanjut Tulus mengatakan, jika terjadi lonjakan harga yang cukup besar, pemerintah harus memberikan keringanan terhadap masyarakat dengan daya beli rendah, yang notabene sudah terbiasa dengan tarif murah.


"Pemerintah itu punya PSO (subsidi), tinggal PSO itu diberikan ke mereka. Dengan cara yang lain. Atau dikenakan tarif yang bertahap dulu," pungkasnya.


Seperti diketahui, KRL ekonomi non AC akan dicabut dan diberhentikan operasinya, dan digantikan seluruhnya oleh KRL ekonomi ber-AC, Juli nanti. Saat ini, pemerintah sedang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan subsidi guna meringankan beban masyarakat dengan daya beli rendah.


(zul/dnl)