Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung selepas acara Diskusi Entrepreneurship bersama Chairul Tanjung dan Joko Widodo di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (17/3/2013).
"Banyak sekali miss communication antara kementerian, contoh dari sisi anggaran, proses tender pupuk. Penyediaan pupuk, penyediaan bibit. Pupuk terdeliver pada saat petaninya nggak butuh pupuk," kata Chairul.
Dia juga mengatakan, daya beli masyarakat yang tinggi berimbas pada kebutuhan yang juga meningkat. Namun sayangnya, hal tersebut tidak didukung oleh ketersediaan di dalam negeri.
Dia mencontohkan, untuk komoditas bawang putih yang harganya terus melonjak dikarenakan ada kesalahan pada proses importasi. "Begitu ada kesalahan dalam impornya, harga melonjak," tuturnya.
"Ada hambatan proses administrasi di 2 kementerian. Perdagangan dan Pertanian. Aparatnya di kedua Kementerian ini," imbuhnya.
Selain itu, Chairul juga menyebutkan, persoalan lain ialah hal yang terkait dengan masterplan komoditas pangan itu sendiri. Yang menurutnya pemerintah belum memiliki hal tersebut, sehingga terjadi persoalan lonjakan harga.
"Kita belum punya masterplan untuk produk pangan kita, (contohnya) beras itu kita belum punya, tahun ini berapa, tahun depan berapa, produksi berapa," jelasnya.
Dikatakan Chairul, dirinya telah berkoordinasi dengan para pejabat provinsi dalam mencarikan solusi-solusi mengatasi persoalan pangan dalam negeri. Yang kemudian akan direkomendasikan kepada Presiden SBY, salah satunya ialah pemanfaatan lahan di Kalimantan Tengah.
"Ada lahan di Kalteng seluas 1,4 juta hektar. Itu lahan terlantar, daripada terlantar, kenapa itu nggak kita manfaatkan," tutupnya.
(zul/dru)
