Pemerintah Lakukan Audit Konservasi Energi ke 800 Industri dan Bangunan

Jakarta - Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penghematan energi. Dalam waktu dekat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melakukan audit konservasi energi ke 800 industri dan bangunan komersial di seluruh Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Maritje Hutapea di acara Seminar Membuka Sumbatan Investasi Efisiensi Energi di Indonesia, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2013).


"560 industri 240 bangunan gedung komersial di seluruh Indonesia paling banyak di Pulau Jawa, kita yang berikan gratis. Yang penting dia mau mengimplementasikan. Jadi misalnya mereka pakai lampu yang boros, kita beritahu pakai LED misalnya," ungkap Maritje.


Dia menambahkan, tak hanya untuk industri dan gedung-gedung komersial saja. Langkah penghematan ini dilakukan di sektor transportasi, dan rumah tangga. Lebih jauhnya, dia mengatakan, akan mengharuskan produsen alat-alat elektronik untuk menerapkan label konsumsi listrik di setiap produknya.


"Peralatan itu harus bisa menunjukkan berapa konsumsi energi yang dikeluarkan. Kami mewajibkan pada produsen ini, setiap lampu harus punya label. Berapa konsumsi energi ini," lanjutnya.


"Ada 10 item yang akan kita labelisasi. Lampu, kulkas, AC, mesin cuci, dan lain-lain," imbuhnya.


Jika program tersebut berhasil, lanjut Maritje, penghematan energi akan luar biasa dihasilkan. Dia memperkirakan, sekitar 30% penghematan akan didapat dari implementasi ini.


Hal senada diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Faaby Tumiwa mengatakan potensi penghematan energi di Indonesia cukup besar. Target penurunan energi sebesar 18% dari business as usual pada tahun 2025 setara dengan penundaan pembangunan listrik dengan kapasitas 7000 MW, atau sekitar 600-700 MW bisa ditunda pembangunannya setiap tahun.


"Penundaan pembangunan pembangkit listrik dapat memberikan penghematan investasi pada pasokan listrik dan infrastruktur pendukung senilai US$ 0,9-1 miliar per tahun atau US$ 9-10 miliar hingga tahun 2025," tutupnya.


(zul/dru)