Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, nasib jembatan penghubung Jawa dan Sumatera ini akan ditentukan oleh Tim 7 bentukan Presiden SBY.
Tim 7 terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Bappenas untuk membahas perencanaan pembangunan jembatan tersebut.
"Belum-belum (FS) siapa bilang sudah? Belum ada pembicaraan itu. Jadi soal JSS, Tim 7 memutuskan dululah," ujar Hatta di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Sebelumnya, Menteri PU Djoko Kirmanto (Djokir) menyatakan, kementeriannya belum bisa memastikan kapan studi kelayakan jembatan ini dimulai. Namun pihaknya terus bekerja tiap hari untuk mempersiapkan studi tersebut.
"Memang belum (FS). Tapi kementerian PU punya satker, kerja terus, Itu nanti akan mempermudah pembuatan FS. Sebenarnya bukan nol nol amat," kata Djoko.
Proyek jembatan yang menghubungkan Sumatera dan Jawa ini akan memakan dana sedikitnya Rp 100 triliun. Besarnya nilai investasi ini, ujar Djoko, membuat pihaknya berhati-hati dalam mengambil semua langkah.
"Kalau asal groundbreaking itu bisa saja, tapi itu kan kita membangun kawasan," katanya.
Sejak Juli tahun lalu sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah hampir satu tahun belum ada hasil. Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun.
Sebelumnya, Djoko sempat mengatakan FS jembatan ini diambil alih oleh pemerintah lewat Kementerian PU. Pernyataan ini sempat membuat bingung pemrakarsa proyek jembatan dan kawasan Selat Sunda ini yaitu Artha Graha Network.
Artha Graha Network yang dimiliki oleh pengusaha Tomy Winata membentuk konsorsium dengan Pemda Banten dan Lampung di bawah bendera PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) belum mengetahui mengenai apa rencana Pemerintah mengenai kelanjutan Projek tersebut. Pemrakarsa juga tidak mengetahui pihak mana yang dipercaya atau dipilih Pemerintah untuk melanjutkan Proyek KSISS/JSS.
Saat Agus Martowardojo masih menjabat Menteri Keuangan, dirinya sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).
Agus Marto termasuk satu-satunya menteri yang menolak feasibility study (FS) dikerjakan oleh swasta dalam hal ini pemrakarsa JSS. Agus ngotot agar studi JSS dilakukan pemerintah melalui APBN, setelah itu ditender oleh swasta.
Sekarang Agus Marto digantikan oleh Chatib Basri sebagai Menkeu. Chatib mengatakan, dirinya siap untuk membahas kembali masalah jembatan ini di Tim 7, agar hambatan-hambatan yang terjadi bisa segera dilaksanakan.
(dnl/dru)
