"Ini peraturan pajak penghasilan bagi pengusaha namun tidak berlaku bagi mereka pengusaha yang bisa bongkar pasang (UKM) jadi mereka itu akan dikenakan pajak Rp 0. Tidak akan diotak-atik lagi jadi warteg ini pajaknya Rp 0," tutur Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarif Hasan saat ditemui di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (29/05/2013).
Ia memastikan pelaku usaha dengan omzet sedikitnya Rp 4,8 miliar per tahun akan dikenakan pajak penghasilan sebesar (PPh) 1%. Draft Peraturan Pemerintah (PP) soal pajak UKM tersebut sudah diproses dan diharapkan dalam waktu dekat ketentuan ini sudah bisa berlaku.
"Yang kena pajak 1% itu yang omzet (di atas) Rp 4,8 miliar/tahun. Peraturannya sudah disetujui presiden dan tidak lama lagi keluar di tahun 2013 ini," katanya.
Ia juga memastikan penetapan pajak 1% bagi pengusaha yang mempunyai omzet di atas Rp 4,8 miliar/ tahun tidak akan berdampak negatif. "Itu bagus, dari 1% dapat pendapatan Rp 4,8 miliar dengan keuntungan banyak dikapitalisasi dan jadi modal lagi tidak lebih dari Rp 4,8 miliar," cetusnya.
(wij/hen)
