DPR Belum Satu Suara Soal 'Balsem' Rp 150 Ribu/Bulan

Jakarta - Pengajuan program bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem) Rp 150 ribu/bulan selama 5 bulan kepada rakyat miskin belum disepakati DPR. 'Balsem' diajukan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi.

Sebelum memutuskan harga BBM subsidi naik, yaitu premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar Rp 5.500/liter, pemerintah memang ingin agar program kompensasi termasuk 'Balsem' disetujui dulu. Tapi DPR belum sepakat, padahal kenaikan harga BBM subsidi ditargetkan dilakukan pertengahan Juni 2013 ini.


"Komisi VIII sedang merapatkan masalah ini di sana. Cara ini dikaitkan dengan penghematan yang bisa dilakukan oleh kenaikan harga BBM. Soal indikasi setuju atau tidak, ada beberapa fraksi yang belum setuju, namun Golkar setuju," tutur Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Sabtu (01/06/2013).


Harry yang merupakan Anggota DPR dari Fraksi Golkar ini mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperhitungkan pemerintah terkait pengucuran 'Balsem' tersebut. Perhitungan itu antara lain kriteria miskin dan lamanya bantuan.


"Kriteria miskin dan lamanya pemberian bantuan itu harus diperhitungkan. Jadi secara detil, perinciannya kriteria siapa yang miskin itu dan lamanya dampak kenaikan harga BBM pemerintah sudah mengusulkan 5 bulan. Namun pemerintah sudah menegaskan tidak ada 'Balsem' di tahun 2014," cetusnya.


Sebelumnya, Anggota DPR dari Fraksi PKS Refrizal mengatakan Fraksi PKS di DPR menolak rencana pemerintah memberikan 'Balsem Rp 150 ribu/bulan selama 5 bulan kepada rakyat miskin. "Kami menganggap kebijakan itu tidak strategis saat ini karena tidak berdampak panjang terhadap masyarakat. Kami ingin ada step untuk kenaikan harga BBM ini," tutur Refrizal.


Namun penolakan PKS ini bukan berarti sikap untuk keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi. Menurut Refrizal. PKS seringkali berbeda pendapat di Setgab. "Berbeda pendapat dalam alam demokrasi wajar-wajar saja. Kemarin soal penghapusan utang, kami mendukung di Setgab. Kami yang berbeda itu yang berurusan dengan hajar hidup orang banyak. Jadi bukan selalu berbeda," kata Refrizal.


(wij/dnl)