"BLSM tidak baik, karena memberi ikan, bukan memberi kail," ujar Din Syamsuddin d Gedung PP Muhammadyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013).
Din mengatakan, kebijakan pemberian BLSM, yang bersumber dari dana subsidi BBM ini terkesan hanya untuk mengambil simpati masyarakat. Apalagi kebijakan ini akan diterapkan jelang pemilihan legislatif (Pileg) 2014 mendatang.
"Ini sudah pernah dilaksanakan dan tidak luput dari banyak masalah. Apalagi dilaksanakannya selalu menjelang pileg. Dan tentu ada timbal balik bagi penerima BLSM," katanya.
Selain itu, Din juga merasa aneh dengan jumlah penerima BLSM yang akan disalurkan pemerintah.
"Kok yang menerima BLSM sampai 70 juta? Yang mana yang benar? Angka kemiskinan? Jumlahnya jangan dipoles-poles dengan mengatakan ada penurunan angka kemiskinan," katanya.
Din pun menegaskan, pemerintah selalu kewalahan dalam menganani isu kenaikan BBM yang mendapat penolakan besar dari masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan pemberian santunan seperti BLSM ini memang selalu dilakukan oleh untuk meredam isu kenaikan harga BBM.
"Saya yakin pemerintah tidak mau kalau memberi kail. Pertama, karena efek psikologisnya rendah. Kalau ikan kan masyarakat langsung berterima kasih. Kedua, itu mudah diselewengkan. Korupsi ini memang masih terus menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Kalau itu bisa diatasi, maka sekian banyak yang bisa diatasi pemerintah. Selalu isu kenaikan harga BBM nggak pernah bisa di manage dengan baik. Akhrnya ada santunan seperti ini," jelas Din.
(ray/dru)
