Dilaporkan ada puluhan perizinan yang harus ditempuh dan dilewati untuk melakukan pengeboran migas di Indonesia.
"Saya dapat laporan dari Kepala SKK Migas, puluhan perizinan yang harus ditempuh dan dilewati. Padahal kalau bisa kita pangkas sepertiganya saja, ekonomi bisa berkembang lagi di sektor hulu migas kita. Ini contoh dari ribuan. Kita sangat dirugikan oleh aturan yang dibuat kita sendiri," tutur SBY usai bertemu Kepala SKK Migas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/5/2013).
SBY meminta jajaran kabinetnya untuk melakukan pembenahan aturan hulu migas secara habis-habisan. Meskipun, kata SBY, nanti hasilnya baru akan dirasakan oleh kabinet pemerintahan berikutnya setelah SBY.
Sementara Rudi di tempat yang sama mengatakan, dirinya yang sudah kurang lebih 4 bulan menjadi Kepala SKK Migas pasca pembubaran BP Migas, ingin melaporkan hasil kegiatan hulu migas dalam 3 bulan terakhir.
"Jadi saya akan melaporkan semua apa yang telah dicapai selama 3 bulan terakhir di SKK. Baik kontrak, kegiatan produksi, kegiatan pengeboran, kegiatan pendapatan negara, kegiatan pemberdayaan nasional, perbankan, dan penggunaan dalam negeri. Semuanya saya laporkan kepada presiden untuk kita evaluasi ke depannya," tutur Rudi.
(dnl/hen)
