Iwan mengatakan, perlindungan terhadap konsumen properti di Indonesia masih sangat lemah misalnya soal sistem transaksi properti. Hal berbeda dengan di Australia yang cukup ketat dalam melindungi konsumen, antaralain saja soal uang muka.
"Proses proteksi (perlindungan) untuk konsumen di Australia ketat banget di Indonesia lemah banget soalnya orang sudah bayar DP, gedung belum dibangun, kalau di Australia nggak bisa begitu," katanya.
Selain itu, pengembang properti di Australia memberikan bangunan yang dipesan berdasarkan gambar yang ditawarkan. Pengembang juga harus punya dana yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya.
"Di Australia hasil dan yang dijanjikan sama atau malah lebih bagus. Pengembang harus punya cash flow yang cukup, kalau dana cash nya nggak cukup itu bahaya untuk properti apalagi proyek jangka panjang," ucap Iwan.
Hal lain, yang menjadi perhatian Iwan soal harga properti di Indonesia kenaikannya sudah sangat tak wajar, perlu ada kontrol yang baik.
"Saya pikir menurut saya karena ada pemilu dan karena harga naiknya sudah nggak karuan, menurut saya itu cukup sehat untuk harga dikontrol. Prediksi saya harga properti akan melemah di tahun depan untuk Indonesia karena ketidakpastian karena pemilu dan makin melemahnya rupiah orang akan mengerem untuk investasi lebih besar," jelasnya.
Iwan menambahkan, adanya kebijakan Loan To Value (LTV) atau ketentuan batas minimal uang muka yang diterapkan Bank Indonesia (BI) juga cukup untuk bisa mengerem spekulasi harga di pasar properti.
"Kredit KPR makin diperketat dan itu bagus sekali untuk make sure bahwa harga kenaikan sudah terlalu tinggi karena yang saya lihat terakhir kenaikannya ngawur banget," pungkasnya.
(drk/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
