India Belum Melunak, Penutupan Konferensi WTO di Bali Molor

Jakarta -Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) IX atau Paket Bali (Bali Package) hingga malam ini belum menemui titik temu. Para delegasi dari 160 negara (plus Yaman) belum keluar dari tempat perundingan yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

Padahal menurut jadwal acara, seharusnya acara penutupan dilakukan pada pukul 15:00 WITA waktu setempat dibarengi dengan pembacaan putusan hasil Paket Bali oleh Dirjen WTO Roberto Azevedo dan Chairman WTO Bali Gita Wirjawan.


Menurut sumber detikFinance, lamanya negosiasi disebabkan sikap keras India sebagai penggagas proposal G33 dengan sikap Amerika Serikat (AS).


Salah satu masalah yang membuat perundingan mandek adalah sikap India yang meminta waktu tak terbatas saat pemberlakuan penambahan subsidi pertanian negara berkembang dari 10% menjadi 15% dari nilai produksi.


Padahal negara maju seperti Amerika Serikat sudah melunak memberikan tambahan subsidi, namun dengan catatan hanya bisa diberikan selama 4 tahun saja. India juga meminta revisi acuan harga yang tidak lagi menggunakan harga di Putaran Uruguay tahun 1986-1988 namun menggunakan harga terbaru.


"India masih fight dan belum bisa diputuskan. Keputusan rencananya akan diumumkan pada pukul 01:00 hingga pukul 03:00 waktu setempat," kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya kepada detikFinance, Jumat (6/12/2013).


Sebanyak 300 media dari berbagai negara masih setia menunggu hasil keputusan Paket Bali. Sedangkan draft sementara Paket Bali telah dikeluarkan di mana sebagian besar isinya mengacu kepada keinginan negara maju.


Permintaan India untuk yang meminta waktu tak terbatas saat pemberlakuan penambahan subsidi pertanian negara berkembang dari 10% menjadi 15% dari nilai produksi tidak ada. Aturan itu tertuang kepada aturan Public Stockholding for Food Security Purposes yang masuk ke dalam agenda sektor pertanian (agricultural).


"Anggota setuju untuk menempatkan mekanisme interim (sementara) sebagaimana diatur di bawah ini dan untuk bernegosiasi pada

perjanjian untuk solusi permanen. Untuk masalah stockholding publik untuk ketahanan pangan tujuan untuk diadopsi oleh Konferensi Tingkat Menteri ke-11. Untuk sementara, sampai solusi permanen ditemukan dan dengan ketentuan bahwa ketentuan yang ditetapkan di bawah ini terpenuhi anggota harus menahan diri dari menantang melalui Dispute Settlement WTO. Mekanisme kepatuhan anggota berkembang dengan kewajibannya berdasarkan Pasal 6.3 dan 7.2 ( b ). Perjanjian tentang Pertanian ( AoA ) dalam kaitannya dengan dukungan disediakan untuk makanan pokok tradisional," jelas draft sementara Paket Bali.


(wij/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!