Perbedaan terjadi karena sikap India meminta waktu tak terbatas saat pemberlakuan penambahan subsidi pertanian negara berkembang dari 10% menjadi 15% dari nilai produksi. Padahal negara maju seperti AS sudah melunak memberikan tambahan subsidi, namun dengan catatan hanya bisa diberikan selama 4 tahun saja.
Saat ini, negara berkembang sesuai hasil WTO Putaran Uruguay tahun 1986 yang termuat di dalam Agreement on Agricultural (AoA), maksimal hanya dapat memberikan subsidi pertanian sebesar 10% dari output nasional sedangkan negara maju maksimal 5%.
Artinya negara-negara berkembang, seperti India, diperbolehkan untuk membayar harga minimum untuk mendapatkan produk pertanian dan kemudian menjualnya pada tingkat harga subsidi melalui sistem distribusi publik. Namun subsidi ini tidak dapat melebihi 10 % dari nilai produksi nasional.
"AS sampai kemarin mengatakan setuju 4 tahun aja, tidak ada perpanjangan. India mengatakan tidak bisa harus ada solusi permanen dan India minta jaminan ini pasti. Karena ini terkait ketahanan pangan untuk memberikan ke 1,2 miliar ke penduduknya. Ini kan bisa open ended," ungkap Menteri Perdagangan sekaligus Chairman KTM WTO IX Bali Gita Wirjawan saat ditemui di Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Nusa Dua, Bali, Kamis (5/12/2013).
Proposal G33 berisi antara lain meminta tambahan subsidi pertanian negara berkembang dari 10% menjadi 15% serta menentukan acuan harga yang tidak lagi menggunakan harga di Putaran Uruguay tahun 1986-1988 namun menggunakan harga kekinian. Di KTM WTO Nusa Bali, negara maju menyetujui usulan itu tetapi durasi waktunya hanya dibatasi 4 tahun masa berlaku.
Artinya negara maju menginginkan ketentuan sektor pertanian akan kembali menggunakan sistem Putaran Uruguay setelah 4 tahun berakhir. Ini yang ditolak India, yang menginginkan solusi permanen bukan 4 tahun seperti yang diajukan AS.Next
(wij/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
