50 Hari di 2014, Target Rupiah dan Produksi Minyak Meleset

Jakarta -Tahun 2014 sudah berjalan selama 50 hari. Sejumlah target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2014, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan produksi minyak meleset dari target.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, dalam APBN 2014, perhitungan nilai dolar AS ditetapkan Rp 10.500. Namun saat ini, realisasi dolar adalah Rp 11.700 dan Rp 12.200. Rupiah terdepresiasi sekitar 19,54%.


Kemudian target lifting atau produksi minyak. Dalam APBN 2014, target produksi minyak rata-rata adalah 870 ribu barel/hari. Namun realisasinya hanya 804 ribu barel per hari.


Chatib, menuturkan nilai tukar rupiah yang masih terdepresiasi terhadap dolar akan berdampak buruk terhadap postur APBN.


"Deviasi yang paling besar itu nilai tukar. Kisarannya Rp 11.700/US$-Rp 12.200/US$. Tapi dalam asumsi APBN kita menempatkan Rp 10.500/US$. Dengan kondisi seperti ini akan berpengaruh ke postur APBN 2014," ujarnya saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2014).


Sementara itu untuk produksi minyak, menurut Chatib, akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Ini akan berlanjut pada defisit anggaran untuk mencari pembiayaan hingga akhir tahun.


"Karena lifting menurun akan mempengaruhi penerimaan migas. lifting minyak mentah 870 ribu barel per hari, tapi informasi yang kami peroleh dari SKK migas perkiraannya 800 ribu-830 ribu barel per hari. Gas 1,2 juta-1,225 juta barel setara minyak per hari. Dengan gambaran ini, akan berpengaruh pada postur APBN pada penerimaan dan belanja subsidi," terangnya.


Pada sisi pertumbuhan ekonomi, Chatib masih cukup optimistis berada pada kisaran 6%. Kemudian untuk inflasi juga pada 5,4%-5,7%, atau sesuai dengan proyeksi APBN 2014.


"Asumsi untuk APBN 6%. Outlook perkembangan terakhir 5,8-6%. Kita masih ada dalam kisaran ini. BI masih 5,8-6,2%. pemerintah menilai inflasi 5,4-5,7%. Tapi deviasi yang paling besar itu nilai tukar dan lifting," jelas Chatib.


Terkait dengan perubahan APBN, menurut Chatib masih perlu dibicarakan lebih lanjut dengan internal pemerintahan. "Tentu akan kami kaji lebih jauh. Bila dirasa perlu, pemerintah akan meminta untuk adanya APBN-P (APBN Perubahan). tentu kami putuskan internal terlebih dahulu," ujar Chatib.


(mkl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!