BUMN PT INTI (Persero) selaku operator pemasang RFID meminta isi kontrak program tersebut direvisi, karena jika diteruskan BUMN tersebut bakal rugi besar.
Senior Vice President Fuel and Marketing PT Pertamina (Persero) Suhartoko mengakui saat ini INTI meminta revisi nilai kontrak yang seharusnya dibayar Rp 18 per liter dari BBM subsidi yang disalurkan dari sistem SMP BBM dengan RFID, direvisi naik menjadi Rp 21 per liter.
"Pasalnya jika mereka teruskan dengan Rp 18 per liter, mereka rugi besar, mereka tidak punya uang untuk melanjutkan program ini sesuai isi kontrak," ucap Suhartoko dihubungi detikFinance, Minggu (23/2/2014).
Suhartoko mengungkapkan, jika hal itu terjadi, maka kenaikan nilai kontrak Rp 1 per liter, maka akan membuat beban Pertamina dalam mendistribusikan BBM khususnya BBM subsidi akan bertambah Rp 40 miliar lebih.
"Anggaplah kuota BBM subsidi yang disalurkan setahun 40 juta kilo liter, maka kenaikan Rp 1 per liter x 40 juta KL sama dengan Rp 40 miliar," ucapnya.
Suhartoko menambahkan, pada dasarnya Pertamina sejak awal memang menganggarkan program tersebut Rp 20 per liter, namun dalam tender PT INTI menawar lebih rendah Rp 18 per liter, sehingga dalam mekanisme tender INTI yang menang, sementara saat itu salah satu peserta tender yakni Telkom menawar Rp 47 per liter.
"Bagi kami dari untung Pertamina yang besar tiap tahunnya tidak ada masalah, sejak awal kan kita patok Rp 20 per liter, tapi INTI yang menawar Rp 18 per liter. Selain itu manfaat RFID ini sangat besar dan baik untuk negara," ungkapnya.
"Namun bisa tidaknya kontrak RFID itu tersebut diubah, saat ini masih dikaji oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," tutupnya.
(rrd/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
