Sesi kedua debat yang berlangsung di Hotel Novotel itu diikuti Gita Wirjawan, Dinno Patti Djalal, Ali Masykur Musa, Sinyo Harry Sarundajang, Marzuki Ali, dan Hayono Isman.
Dalam pandangan Gita, pengambilahan Blok Mahakam usai berakhirnya kontrak pada tahun 2017 nanti merupakan hal mutlak.
"Tidak ada keraguan dalam keyakinan saya bahwa Blok Mahakam mutlak dimiliki dan dikelola oleh bangsa sendiri. Namun kita juga harus sama-sama memastikan bahwa institusi pemerintah yang akan mengelolanya mutlak dibenahi tata kelolanya, manajemennya harus akuntabel. Ini agar dapat dipastikan pengelolaannya bisa menciptakan kesejahteraan untuk rakyat," papar mantan Menteri Perdangan yang berhasil meloloskan Undang-undang Perdagangan baru-baru ini, Sabtu (22/2/2014).
Lebih jauh, Gita melihat persoalan Blok Mahakam bukan semata soal besaran bagi hasil pusat dan daerah.
"Yang fundamental adalah bagaimana para pengelola negara menjujurkan diri dan tidak melakukan kejahatan korupsi yang melukai amanah rakyat. Sebenarnya, polemik Blok Mahakam menantang pemerintah pusat dan daerah untuk mampu meyakinkan publik, mereka benar-benar menjalankan manajemen yang bertanggungjawab. Ini mutlak," pungkasnya.
(ang/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
