Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto mengatakan rencana Merpati adalah bekerjasama dengan swasta untuk operasional perusahaan. Dari pihak Merpati akan menyediakan sumber daya manusia (SDM).
"Itu bisa generate cash flow, tapi jelas tidak bisa mampu membayar kewajiban utang dalam waktu dekat. Setidaknya gaji pilot bisa terbayar," ujar Hadiyanto di kantornya, Jakarta, Kamis (20/2/2014)
Ia mengatakan utang dari Merpati memang sangat besar. Mulai dari ke pemerintah hingga ke Pertamina dan vendor lainnya. Sehingga dari proposal yang diusulkan, Merpati hanya berupaya agar tetap beroperasional membayar gaji pilot dan pegawai lainnya.
"Kan utangnya demikian besar, ke pemerintah, ke vendor, ke Pertamina, Garuda. Jadi kemampuan membayar utang jelas nggak ada sekarang ini. Wong sudah tidak beroperasi, right?," jelasnya
Dari rencana jangka pendek ini, menurut Hadijanto akan terlihat bagaimana cara yang harus diambil untuk jangka panjang. Menurutnya itu tidak masalah selama berjalan sesuai rencana.
"Dari situ bisa akan kelihatan road map restruktursasi lebih besar seperti apa. Mereka saat ini masih work out kerjasama operasi itu," imbuhnya
Sementara itu untuk disalurkannya kembali Penyertaan Modal Negara (PMN), menurut Hadiyanto akan sulit terjadi. Sebab terlalu banyak PMN untuk Merpati selama ini.
"PMN itu kan harus ada kajian bisnisnya, kelangsungan, sustainability, kesehatan operasional, kesehatan keuangan, cash flow. 2008 sudah PMN terus tahun-tahun selanjut. Kesenengan banget dapat PMN," paparnya.
(feb/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
