"Nanti ada tim khusus melihat setiap progres smelternya seperti apa," ujar Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/4/2014).
Tim tersebut akan melibatkan banyak pihak. Dari sisi pemerintah adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kemudian adalah pihak independen, seperti dari universitas.
"Campuran. Melibatkan tenaga luar independen. Kalau cuma pemerintah saja kan mungkin tidak punya keahlian, harus libatkan tenaga-tenaga ahli untuk melihat apakah ini sdh peresentasinya memenuhi aturan," jelasnya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar menambahkan, dalam skema insentif investasi tersebut harus terus dipantau. Agar berjalan tepat sesuai dengan aturan yang dibuat.
Terutama dalam pelonggaran BK yang harusnya dikenakan secara progresif sebesar 20-60% sampai dengan tahun 2017.
"Secara keseluruhan kita mungkinkan untuk melihat keberadaan dari pemberian insentif dalam rangka investasi yang memiliki kandungan BK untuk ekspor. Investasinya sudah dilakukan, atau sedang progressing dan kemudian terukur dan bisa dipantau secara jelas," kata Mahendra di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Aturan yang akan masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini diharapkan segera teralisasi. Dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah akan menggelar rapat untuk merampungkan aturan tersebut.
"Itu merupakan salah satu instrumen yang mungkin dipertimbangkan untuk diberikan. ini yang kita sedang rumuskan insentif yang lengkap," pungkasnya.
(mkl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
