Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan, pemerintahan mendatang harus memiliki stok lahan (landbank) yang memadai. Ini penting untuk mengendalikan harga tanah yang cenderung terus naik dari waktu ke waktu.
"Yang penting, siapapun yang jadi presiden harus menyediakan landbank. Itu bisa milik pemerintah, BUMN, atau BUMD," kata Ali kepada detikFinance, Minggu (25/5/2014).
Ali menuturkan, selain itu pemerintah harus membentuk badan pelaksana untuk mengelola landbank tersebut. Kementerian teknis seperti Kementerian Perumahan Rakyat berada di atasnya, berperan sebagai regulator.
Dikatakan Ali, selain itu badan pelaksana juga akan mengurus Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tapera dirasa sangat krusial karena akan menjadi sumber dana dalam penyediaan rumah untuk masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.
"Tapera itu bisa Rp 25 triliun dalam 1 bulan. Itu bisa merumahkan rakyat berapa banyak. Kalau ada 3-5% pungutan dari penghasilan, minimal Rp 25 trilun per bulan. Ada dana untuk perumahan," paparnya.
Kemudian Ali menyoroti bank pelaksana pembiayaan kredit perumahan yang saat ini didominasi oleh PT Bank Tabungan Negara (BBTN). Ke depan, BTN harus tetap ada dan lebih dioptimalkan lagi fungsinya sebagai bank kredit perumahan.
Menanggapi program 2.000 tower rumah susun dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Ali mengatakan seluruhnya harus dibangun dan dikelola pemerintah. Pasalnya jika diserahkan ke pengembang, tak akan ada batasan harga sehingga masyarakat pun tetap sulit membeli hunian.
"Kebijakan dan batasannya jelas. Dulu Rp 144 juta, memang dulu ada pembatasan, pengembang membangun di Rp 300 jutaan, itu tidak ada batasan tegas dari pemerintah. Semua harus diambil alih oleh pemerintah, jangan diserahkan ke swasata. Harus diproteksi," terang Ali.
(zul/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
