Presiden Baru Perlu Naikkan Harga BBM Secara Bertahap

Jakarta -Pemerintahan baru sepertinya tidak punya banyak pilihan untuk mengatasi persoalan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga secara bertahap perlu dilakukan dalam 5 tahun ke depan hingga subsidi tersebut hilang.

Tanpa langkah yang tegas, pemerintah setiap tahun harus menghadapi masalah pembengkakan subsidi BBM. Tahun ini saja, subsidi BBM diperkirakan melonjak dari Rp 210 triliun menjadi Rp 285 triliun.


Direktur Indef Enny Sri Hartati memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bisa mencapai 50 juta kiloliter. Lebih tinggi dari kuota yang dianggarkan pemerintah yaitu 48 juta kiloliter.


"Pada 2015, 2016, konsumsi BBM tidak akan 50 juta kiloliter lagi, bisa lebih besar. Anggaran subsidi pun akan terus melonjak," kata Enny kepada detikFinance, Selasa (27/5/2014).


Oleh karena itu, Enny menegaskan pemerintahan mendatang tidak punya pilihan selain harus mengurangi subsidi. Ia menyarankan pengurangan subsidi bisa dilakukan dengan skema kenaikan harga secara bertahap agar dampaknya lebih bisa diterima oleh masyarakat.


Menurut Enny, kenaikan harga BBM bersubsidi secara bertahap bisa dimulai awal tahun depan. "Awal periode itu sudah bisa dimulai kenaikan harganya. Itu akan lebih baik, misalnya 20% harga naik sudah bagus," sebutnya.


Akan tetapi, kenaikan harga harus diimbangi dengan penyediaan energi alternatif. Salah satunya adalah bahan bakar gas (BBG). Anggaran subsidi BBM yang dikurangi harus segera dialihkan untuk pengembangan BBG.Next


(mkl/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!