Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin (9/6/2014).
"Jika pemerintah tidak melakukan tindakan ataupun proyeksi yang didasarkan pertumbuhan ekonomi dan kurs, maka ada risiko defisit anggaran itu mencapai 4,69% atau sekitar Rp 472 triliun dari yang sebelumnya 1,69%," kata Chatib.
Penyebabnya, lanjut Chatib, adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat membuat penerimaan pajak turun signifikan. Tanpa ada upaya, diperkirakan penerimaan pajak akan turun sebesar Rp 110 triliun dari target yang dipatok Rp 1.110 triliun.
"Bila ada extra effort, itu cuma bisa ditahan Rp 59,5 triliun ditambahkan pajaknya. Sehingga penurunannya menjadi Rp 49,5 triliun," jelasnya.
Kemudian adalah nilai tukar rupiah. Setiap penguatan dolar AS terhadap rupiah Rp 100 akan membuat defisit anggaran bertambah sekitar Rp 3-4 triliun.
"Jadi kalau asumsinya Rp 10.500 per dolar AS dan sekarang Rp 11.700 per dolar AS, berarti tambahan defisitnya mencapai Rp 48 triliun," kata Chatib.
Namun, Chatib menyebutkan yang paling berkontribusi dalam pelebaran defisit anggaran adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. "Komponen paling besar itu adalah dari subsidi BBM dan listrik, sehingga membuat pelebaran defisit anggaran. Jadi ini adalah kondisi bila pemerintah tidak melakukan apa-apa," tuturnya.
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
